Ahok Cek APBD 2014, Modus Nyolongnya Sama

Ahok Cek APBD 2014, Modus Nyolongnya Sama

Ahok Cek APBD 2014, Modus Nyolongnya Sama

Ekspodeday, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau yang biasa disapa Ahok, berjanji akan membuka lebih banyak lagi kejanggalan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta.

"Saya akan bongkar lagi. Sudah saya siapkan dokumennya," ujar Ahok ketika diwawancara, Jumat, 6 Maret 2015.

APBD menuai polemik setelah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, menemukan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015.

Dugaan itu berawal dari dokumen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang mengganggarkan sejumah proyek yang pagu anggarannya lebih tinggi daripada harga pasar.

Temuan itu membuat Ahok menolak menyerahkan dokumen APBD versi DPRD kepada Kementerian Dalam Negeri. Ahok kemudian melaporkan kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Ahok, dugaan anggaran siluman tak hanya terjadi pada 2015. Praktek serupa juga ada dalam dokumen APBD tahun-tahun sebelumnya.

"Saya mau mundurkan lagi ke 2014 karena praktek nyolong-nya sama. Bisa juga nanti yang 2013 dan 2012. Pokok-pokok pikiran yang janggal itu lengkap dari 2012 sampai 2015," katanya.

Ironi Umpatan Kasar Anggota DPRD DKI yang Keluhkan Etika Ahok

Ironi Umpatan Kasar Anggota DPRD DKI yang Keluhkan Etika Ahok

Ironi Umpatan Kasar Anggota DPRD DKI yang Keluhkan Etika Ahok

Ekspodeday, Jakarta - Pertemuan antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD berujung keributan. Ada umpatan kasar yang muncul di ujung pertemuan. Dari Ahok kah? Bukan, ternyata umpatan kasar itu datang dari lokasi duduk anggota DPRD DKI.

Umpatan itu muncul setelah pertemuan ditutup. Saat Ahok hendak meninggalkan ruang pertemuan, terdengarlah teriakan-teriakan kasar dari sisi duduk anggota DPRD. Dalam video pertemuan yang diunggah di situs berbagi video Youtube, terdengar jelas umpatan kasar itu berasal dari sejumlah oknum DPRD.

"Anjing!" demikian teriak seorang oknum anggota DPRD. "Bangsat!" sambung yang lain.

Umpatan kasar itu jadi ironi. Sebab, anggota DPRD, utamanya para pimpinan, kerap mengeluhkan gaya bicara dan etika Ahok. Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana pernah menyoroti secara khusus kata 'bajingan' yang meluncur dari Ahok dan dikutip media.

"Saya bingung Ahok ngomong lepas semua. Anak saya sudah ngomong bajingan," ujar Lulung saat berbincang dengan wartawan di DPRD DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (3/3) lalu.

DPRD tak hanya mengeluh secara informal. Keluhan terhadap gaya bicara Ahok juga masuk sebagai alasan sejumlah Fraksi DPRD DKI mengusung hak angket. Gaya bicara Ahok dikritik habis.

Padahal, seperti kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, anggota DPRD adalah orang terhormat, laiknya Gubernur DKI. Prasetyo mengkritik Ahok usai pertemuan yang di dalamnya terlontar umpatan dari anggotanya sendiri.

"Saya sudah katakan pada Ahok, pakailah etika ketika berbicara. Saya anggota ‎DPRD yang dihormati dan dia juga anggota gubernur yang dihormati. Terjadilah chaos tadi (dalam pertemuan Kemendagri) dia berteriak memaki-maki anak buahnya di depan DPRD dan khalayak banyak dan itu tidak pantas," tutur Prasetyo.

Ahok Tegur Anas Effendi, UPS Terbanyak di Barat

Ahok Tegur Anas Effendi, UPS Terbanyak di Barat

Ahok Tegur Anas Effendi, UPS Terbanyak di Barat

Ekspodeday, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi peringatan kepada Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi. Alasannya, proyek fiktif yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta paling banyak ditemukan di wilayah tersebut.

"Saya peringatkan, jika terbukti bersalah, saya stafkan Anda dan tak ada kesempatan untuk kembali lagi," kata dia saat menyampaikan arahan kepada wali kota, camat, dan lurah, di Balai Kota, Rabu 4 Maret 2015.

Dalam anggaran tersebut, Ahok--sapaan Basuki--berujar ada pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) atau alat catu daya listrik sementara di semua kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat. Padahal, pengadaan tersebut tak pernah diusulkan oleh satuan kerja perangkat daerah. Di saat yang bersamaan, pengadaan UPS tak ditemukan di wilayah lain.

Ahok menyatakan, pemimpin wilayah memiliki andil atas keberadaan program tersebut. Sebab, pegawai negeri sipil yang memasukkan data tersebut secara otomatis memperoleh izin dari atasannya. "Kalau kepalanya lurus, bawahannya tidak mungkin tidak lurus," ujar dia.

Sejak kisruh APBD bergulir, kata Ahok, beberapa orang yang meminta mencari jalan tengah. "Saya tak akan berkompromi sekalipun harus ditukar dengan nyawa," ujar Ahok.

Adapun pengadaan UPS menjadi salah satu pengadaan yang dicurigai Gubernur Ahok dalam APBD. Dugaan penggelembungan APBD terkait dengan pengadaan alat UPS itu mencapai Rp 5,8 miliar per unit. Pembelian UPS, menurut Ahok, merupakan hasil pemotongan sejumlah anggaran dari program unggulan Pemerintah Provinsi DKI sebesar 10-15 persen dari APBD 2015. Secara keseluruhan, Ahok menduga adanya dana siluman dalam APBD 2015 dengan total nilai mencapai Rp 12,1 triliun.

Dugaan adanya penggelembungan dan dana siluman ini didapatkan dari APBD versi Dewan yang di dalamnya ditemukan ada 48.000 kegiatan baru dengan total dana untuk semua kegiatan sebesar 12 triliun, termasuk di dalamnya pengadaan trilogi buku Ahok senilai 30 miliar. Pihak Dewan pun meminta tim anggaran DKI memasukkan usulan program senilai Rp 12 triliun dalam sistem penganggaran elektronik (e-budgeting).

Ahok VS DPRD: 6 Pihak Dicurigai Kasus Anggaran Siluman

Ahok VS DPRD: 6 Pihak Dicurigai Kasus Anggaran Siluman

Ahok VS DPRD: 6 Pihak Dicurigai Kasus Anggaran Siluman

Ekspodeday, Jakarta - Koordinator Jakarta Budget Watch Syahrial Andhika menyebutkan ada enam pihak yang bertanggung jawab terkait dengan lolosnya pengadaan uninterruptible power supply sebesar Rp 280 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014.

Alat pencadangan listrik tersebut dibagikan ke 49 SMA dan SMK di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. "Mereka itu yang harus bertanggung jawab," kata dia saat dihubungi kemarin.

Berikut enam pihak yang harus bertanggung jawab dalam pengadaan UPS:

1. Dinas Pendidikan DKI
Keterlibatan Dinas dalam pengadaan UPS perlu ditelisik karena jika memang tidak mengajukan barang tersebut, yang bersalah bukan mereka. "Ini perlu dilihat apakah ada surat pengajuan dari Dinas," ucap Syahrial.

2. Komisi Pendidikan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Setiap kegiatan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dibahas di tingkat komisi. Jika dalam hasil pembahasan itu ada usul kegiatan pengadaan UPS, maka perlu dilihat pengusulnya dari DPRD atau dari Dinas.

3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI
Badan ini adalah filter terakhir dalam penganggaran. Bappeda menjadi peng-input kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah. Jika ada kegiatan janggal, seharusnya Bappeda tahu lebih dulu.

4. Kementerian Dalam Negeri
Kementerian memiliki fungsi kontrol terhadap APBD. Jika ada yang janggal seharusnya dilakukan evaluasi.

5. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI
Lembaga ini seharusnya tahu apabila ada harga yang janggal. Lelang seharusnya tidak dilakukan.

6. Pengusaha
Pengusaha pemenang proyek UPS kebanyakan berasal dari pengusaha yang sama. Bahkan terbukti kantor-kantor pemenang tender tidak sesuai dengan bisnisnya.